Konflik Indonesia dengan Negara Tetangga dan Perjanjiannya secara Bilateral

Konflik Indonesia dengan Negara – negara perbatasan

            1.     Konflik Indonesia – Malaysia

Tahun 1967, tidak lama setelah perbaikan hubungan Malaysia-Indonesia, pakar hukum laut kedua negara bertemu untuk membicarakan batas-batas teritorial. Kedua negara saling membuka peta, dan ternyata Indonesia dan Malaysia memasukan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta kedaulatan. Kedua negara menyatakan kedua pulau itu status quo. Indonesia memahami status quo sebagai kedua pihak tidak mengusik wilayah sengketa. Malaysia sebaliknya. Status quo dipahami sebagai kedua pulau itu masih milik Malaysia sampai ada penyelesaian soal status baru. Indonesia tidak melakukan apa pun di pulau yang terletak di Selat Makassar. Sipadan membentang seluas 50 ribu meter persegi dengan koordinat 46′52,86″LU 11837′43,52″BT. Ligitan seluas 18 ribu meter persegi dengan 49′LU 11853′BT ndonesia ingin masalah ini diselesaikan Dewan Tinggi ASEAN, tapi Malaysia lebih suka menggunakan Mahkamah Internasional (MI). Tahun 1988, Sipadan dan Ligitan dibawa ke MI. Pada 17 Desember 2002, MI memutuskan lewat voting di lembaga itu memenangkan Malaysia dengan 16 berbanding satu. Artinya, hanya satu hakim yang memenangkan Indonesia, yaitu hakim pilihan Jakarta. Kemenangan Malaysia berdasarkan pertimbangan efektivitas. Inggris, penjajah Malaysia, melakukan tindakan admistratif dengan penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung. Alasan lain, berdasarkan chain of title rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Blok Ambalat adalah kawasan perairan di Laut Sulasesi, tepatnya di sebelah timur Pulau Kalimatan. Tahun 1969, Malaysia dan Indonesia menanda-tangani Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia, dan diratifikasi pada tahun itu pula. Kuranga setahun sejak penanda-tanganan perjanjian itu, kedua negara kembali meneken Perjanjian Tapal Batas Laut Indonesia-Malaysia pada 17 Maret 1970. Namun tahun itu pula Malaysia secara sepihak membuat peta baru tanap batas kontinental, dan memasukan Ambalat ke dalam wilayahnya dengan memajukan kordinat 4 10′ arah utara melewati Pulau Sebatik.

Jakarta menolak klaim itu, dan merujuk Perjanjian Tapal Batas Kontinental 1969 dan Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia-Malaysia 1970. Indonesia melihat Malaysia secara terus-menerus memperluas wilayah, dengan sebisa mungkin mencaplok wilayah Indonesia. Ambalat memang wilayah laut, tapi dicurigai menyimpan kandungan minyak dan gas. Sengketa Blok Ambalat mungkin yang paling panas. Di perairan, kapal-kapal Indonesia dan Malaysia saling halau dan serempet. Di Jakarta, warga turun ke jalan mengecam Malaysia. TNI merespon situasi dengan keras. Tidak ingin lagi kehilangan wilayah ke pangkuan Malaysia, TNI memperingatakan Malaysia tidak memprovokasi konflik terbuka. Namun di setiap perundingan, Malaysia tetap mengatakan Blok Ambalat sebagai miliknya, dan mengirim nota diplomatik berisi protes atas kehadiran TNI.

Camar Bulan dan Tanjung Datu

Malaysia menghentikan provokasinya di Blok Ambalat, tapi meneruskannya di wilayah lain, yaitu Camar Bulan dan Tanjung Datu. Camar Bulan adalah satu desa. Tanjung Datu adalah daratan yang menjorok ke laut di ujung barat Pulau Kalimatan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.Setelah ditemukan patok yang dihancurkan, yang membuat Malaysia berhak mengklaim Desa Camar Bulan, ketegangan kedua negara tak terhindarkan. Indonesia merespon keras, yang membuat Malaysia menahan diri. Itu tidak lama. Persoalan mengeluka lagi ketika Malaysia membangun mercusuar di Tanjung Datu. Menhan RI menyatakan Tanjung Datu dan Camar Bulan adalah Outstanding Boundary Problems (OBP), yang masih dalam proses perundingan. Tanjung Datu seluas 4.750 kilometer persegi, dan dihuni 493 kepala keluarga

       

            2.     Indonesia – Filipina

Pemerintah Filipina mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia atas sengketa perbatasan laut di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Dengan demikian, sengketa perbatasan laut dua negara ini selesai, setelah terlibat perundingan secara berkala selama 20 tahun.
Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan, kesepakatan itu telah tercapai dengan penentuan batas zona ekonomi eksklusif yang selama ini tumpang tindih di di Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah laut sebuah negara sejauh 230 mil ( 370 kilometer ) dari pantai sebuah negara. Di wilayah laut sejauh itulah, negara terkait berhak untuk mengeksploitasi ikan dan gas bawah laut dan minyak yang diatur di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. “Negosiator mendukung penandatanganan sebuah kesepakatan oleh diplomat kedua negara pada saat yang paling cepat,” bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina, seperti dikutip AP, Selasa (20/5/2014). Juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina, Charles Jose, mengatakan rincian perjanjian kesepakatan tersebut belum dirilis Namun, kesepakatan itu menjadi berita baik di tengah memanasnya konflik Laut China Selatan, yang melibatkan China, Taiwan, Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Menurut pihak Filipina, kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tersebut, mencerminkan persahatan yang baik antara Indonesia dan Filipina yang komitmen menyelesaikan setiap permasalahan secara damai.

RI - Filipina akhirnya ahiri sengketa laut cina selatan mindanao

       

            3.     Indonesia – Thailand

Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Thailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973. Titik koordinat batas Landas Kontinen Indonesia-Thailand ditarik dari titik bersama yang ditetapkan sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Karena itu, sudah selayaknya perjanjian penetapan titik-titik koordinat di atas ditinjau kembali.Apalagi Thailand telah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Royal Proclamation pada 23 Februari 1981, yang isinya; “The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baselines use for measuring the breadth of the Territorial Sea”. Pada prinsipnya Proklamasi ZEE tersebut tidak menyebutkan tentang penetapan batas antar negara.

v          4.     Indonesia - Timor timur

Warga Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengancam akan mengusir warga Timor Leste dari Desa Naktuka yang berada di perbatasan antara Indonesia- Timor Leste. "Kami akan mengusir warga Timor Leste di Naktuka secara paksa, karena itu lahan kami," kata Raja Amfoang, Roby Koroh .Di Desa Naktuka di Kecamatan Amfoang Timur yang diklaim kedua negara, ditempati 50 keluarga asal Timor Leste yang mengusai lahan itu. Padahal sesuai perjanjian kedua negara lokasi itu masuk zona bebas. Menurut Roby, penguasaan lahan di Naktuka oleh warga Timor Leste distrik Oecusse sudah terjadi sejak 2003. "Lahan yang dikuasai itu milik leluhur kami. Kami tidak terima lahan itu dikuasai warga negara lain.” Tindakan itu meresahkan warga Amfoang. Roby menyesalkan sikap anggota TNI yang menjaga wilayah perbatasan kedua negara yang melarang warga Indonesia untuk beraktifitas di Naktuka. Sedangkan warga Timor Leste dibiarkan bebas beraktifitas. Padahal lahan itu masuk wilayah Indonesia. "Ini sudah sangat meresahkan masyarakat di perbatasan negara." Dia meminta TNI dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah batas antarkedua negara agar tidak menimbulkan konflik. Jika langkah itu tidak bisa diambil pemerintah, maka dia mengancam akan memimpin masyarakat mengusir warga Timor Leste di Naktuka secara paksa. "Sejengkal tanah pun, kami akan perang dengan mereka." Dia mengatakan pihaknya sedang mengajukan pemekaran kabupaten Amfoang ke pemerintah pusat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka bisa menjadi hambatan daerah itu menjadi daerah otonom baru (DOB). "Ini bisa jadi masalah untuk DOB Amfoang." Komandan Korem 161 Wira sakti Kupang, Brigadir Jenderal Achmad Yuliarto berharap warga di Amfoang tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyelesaikan masalah batas antarnegara. Ia berjanji akan memperkuat pasukan pengaman perbatasan di wilayah itu serta bersama pemerintah akan meluruskan batas-batas antara RI dan Timor Leste di wilayah itu. "Kami harap warga tetap tenang. Kami akan koordinasikan dengan pemerintah pusat dan TNI AD."

wilayah kupang yang diusir oleh warga timor leste

                 5.     Indonesia – Singapura

Seperti yang telah diberitakan oleh berbagai media massa, Amerika Serikat (AS) siap mengoperasikan empat kapal perang jenis Littoral Combat Ship (LCS) di Singapura. Operasi dari empat LCS itu, menurut Amerika Serikat merupakan bagian dari kebijakan pertahanan AS di wilayah Asia Pasifik yang hendak membangun keseimbangan kekuatan dengan Cina. Terkait dengan kepentingan Amerika Serikat tersebut, pemerintah dan TNI AL memang sudah siap untuk mengefektifkan patroli pengamanan di wilayah perairan Indonesia yang akan dilalui LCS AS. Namun demikian, walaupun kehadiran empat LCS AS ke Singapura, tidak secara langsung mengancam keamanan Indonesia, akan tetapi keberadaannya jelas dapat mengancam eksistensi dan kedaulatan Indonesia. Walaupun justifikasi Amerika Serikat mengedepankan aspek psy war terhadap ekspansi Cina di laut Cina Selatan, Spartley dan konflik Cina dengan Filipina, jelas keberadaan dan kehadirannya di Singapura berkaitan pula dengan pangkalan AS di Darwin. Amerika Serikat melalui 2 negara bonekanya (Singapura dan Australia) hendak membangun interkonektivitas sistem militer untuk mengimbangi kekuatan China di Asia Facifik. Sekaligus memperoleh keuntungan  ganda dengan memanfaatkan Singapura dan Australia untuk mengontrol hegemoni kekuatan Indonesia di kawasan ASEAN. Dalam konteks ini, keberadaan kapal perang AS di Singapura dan pangkalan militer AS di Darwin menjadi menarik, karena Indonesia sebenarnya diapit oleh kekuatan Amerika di Timur dan Barat Indonesia.  Dan jika Indonesia tidak siap baik secara SDM maupun Alutsista, maka Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan kontrol Amerika melalui negara bonekanya, yakni Singapura dan Australia. Terkoneksinya sistem pertahanan Amerika Serikat di Darwin Australia dengan Singapura, telah menyebabkan sistem pertahanan dan intelijen Indonesia sudah terkunci.  Apalagi perbatasan Indonesia dengan Singapura dan perbatasan Indonesia dengan Australia sangat tipis, jika tidak siap dari segi pengamanan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan habis diobok-obok oleh AS, Singapura dan Australia.

rencana AS untuk obok-obok indonesia Psy war

             6.     Indonesia – vietnam

Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam Pham Binh Minh, dalam pertemuan dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi turut membawa isu mengenai konflik di Laut China Selatan. Dalam pernyataan bersama dengan Retno, Binh Minh mengatakan diperlukan sebuah langkah kongkrit untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim di wilayah tersebut. Vietnam sendiri adalah salah satu negara Asia Tenggara yang turut mengklaim memiliki hak atas kawasan Laut China Selatan. Selain Vietnam, Malaysia, Brunei Darusalam, dua negara ASEAN lainnya, yakni Filipina dan Singapura adalah negara Asia Tenggara yang berkonfliik dengan China karena memperbutkan wilayah tersebut.

kapal cina melakukan reklamasi

                 7.     Indonesia – Papua Nugini

November tahun 2011 lalu radar Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) mencium ada pesawat asing melintas di sekitar Balikpapan. Dua pesawat Sukhoi TNI-AU segera terbang memburu mangsa mereka. Ternyata sebuah pesawat P2-ANW Dassault Falcon 900EX bercat putih dengan logo merah terbang tanpa izin. Sukhoi segera memepet pesawat tersebut. Ternyata pesawat ditumpangi Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah. Pesawat tempur itu menguntit tumpangan VIP tersebut selama 37 menit. Namun akhirnya atas perintah Kohanudnas, pesawat dibiarkan dan tak ditembak jatuh. Buntutnya, hubungan Indonesia dan Papua Nugini sempat tegang. Perdana Menteri Papua Nugini Peter O"Neil, mengancam mengusir Duta Besar RI Andreas Sitepu dari Port Moresby. Pesawat tersebut tak mengantongi izin dari Indonesia. Mereka ternyata memakai izin pesawat Global Express milik India. Untuk terbang di wilayah Indonesia, pesawat udara negara asing memang harus memiliki tiga approval. Flight approval tersebut dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Udara Direktorat Angkutan Udara, diplomatic clearances yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, serta security clearances yang dikeluarkan oleh TNI AU. TNI AU mengintersepsi karena ada perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara ataupun radar Kohanudnas. Intersepsi yang dilakukan pesawat TNI AU sesuai dengan prosedur dan tidak pernah membahayakan pesawat dimaksud.

Kapal milik Papua nugini masuk wilayah udara RI tanpa izin

                 8.     Indonesia – Australia

Ketegangan RI-Australia menguat tajam belakangan ini.  Ada potensi konflik terbuka secara militer antara Jakarta dan Canberra. Pasalnya, peningkatan kekuatan armada perang di dekat perairan Australia, bukan lagi sekadar wacana. Pihak TNI menyebut, sejumlah kapal perang telah dipindahkan ke perbatasan Australia. Selain itu, sejumlah pesawat tempur kini juga disiagakan armada pencegat menggagalkan masuknya kapal Australia ke perairan Indonesia. Pertama, Potensi meletusnya perang terbuka antara Indonesia dan Australia sangat mungkin terjadi. Kapan? Tergantung pada situasi, apakah persoalan yang menjadi dasar munculnya permusuhan bereskalasi cepat atau lambat. Sebagaimana diakui Juru Bicara TNI AL dan TNI AU, armada perang Indonesia sudah mendekat ke wilayah Australia. Sejumlah kapal perang telah dipindahkan ke perbatasan Australia. Sejumlah pesawat tempur lagi, sudah disiagakan. Sehingga secara faktual, tensi permusuhan Indonesia terhadap Australia sudah mendidih.Penyiagaan armada tempur oleh pihak Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah tantangan baru terhadap Australia. Dan bila Australia juga menerima tantangan, perang terbuka laut dan udara, tentunya tak terhindarkan. Lain halnya kalau kesiapan itu hanya dimaksudkan sebagai sebuah perang urat syaraf (psy war) semata.

Mantan Presiden Ri tampak sedang negosiasi dengan pihak Australia

Perjanjian – perjanjian Indonesia dengan negara tetangga secara Bilateral

                1.      Indonesia-Malaysia

Kedua belah pihak bersepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan status quo). Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, tak lama berselang masih pada tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal tersebut membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritime yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10' arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970.

Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.

Batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ditarik dari dekat Singapura dan berakhir di dekat Pulau Batu Mandi di Selat Malaka. Artinya tidak ada batas perairan yang berupa batas laut wilayah antara Malaysia dan Indonesia setelah Pulau Batu Mandi ke arah Barat Laut di Selat Malaka. Yang ada hanyalah batas landas kontinen yang ditetapkan pada tahun 1969. Batas landas kontinen, sesuai dengan hukum laut internasional, merupakan batas yang memisahkan dasar laut dua atau lebih negara. Batas landas kontinen tersebut tidak mengatur batas tubuh air. Sehingga secara umum, batas landas kontinen ini berlaku dalam hal pengelolaan lapisan di bawah laut (dasar laut) yang biasanya digunakan untuk pertambangan lepas pantai (off shore)

               2.      Indonesia-Singapura

Batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura ditentukan atas dasar hukum internasional. Perjanjian ini didasari atas Konvensi PBB Tentang batas wilayah laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) pada 1982. Kedua negara juga turut meratifikasi UNCLOS. Ratifikasi dari batas wilayah laut yang disetujui ini merupakan kelanjutan dari perjanjian batas wilayah laut yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua negara sebelumnya pada 25 Mei 1973. Sementara perjanjian terbaru yang diratifikasi, mempertegas batas wilayah laut dari Pulau Nipa hingga Pulau Karimun Besar. Sedangkan pada sebelah barat, pihak keamanan dan petugas navigasi dari kedua negara dapat melaksanakan tugas mereka secara signifikan tanpa ada gangguan di wilayah Selat Singapura. 

Perjanjian ini akan menentukan dasar hukum bagi petugas berwenang kedua negara dalam menjaga keamanan, keselamatan navigasi, penegakan hukum dan pengamanan atas zona maritim berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia dan Singapura masih harus menyelesaikan masalah perbatasan mereka di wilayah timur antara Batam dan Changi dan lokasi diantara Bintan serta South Ledge, Middle Rock dan Batu Puteh. Penyelesaian batas wilayah timur ini masih menunggu negosiasi antara Singapura dan Malaysia yang masih harus dilakukan usai Pengadilan Internasional memerintahkan Singapura dan Malaysia untuk melakukan perundingan pada 2008 lalu.

               3.      Indonesia-Filipina

Proses perundingan batas maritim RI – Filipina yang dilakukan sampai dengan tahun 2007 telah mencapai kemajuan yang signifikan dengan dihasilkannya kesepakatan atas garis batas diantara kedua Tim Teknis Perunding. Saat ini proses perundingan masih tertunda karena persoalan internal di pihak Filipina, yaitu dikeluarkannya Republic Act No. 9522 bulan Maret 2009, yang berisikan perubahan dari penetapan titik-titik dasar garis pangkal (baseline) negara kepulauan Filipina, yang sebelumnya ditetapkan dalam Republic Act No. 3046 tahun 1961 dan Republic Act No. 5446 tahun 1968. Pada kesempatan pertemuan bilateral tingkat kepala negara antara RI-Filipina yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2011, Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation, yang intinya:

- Mempercepat proses penyelesaikan penetapan batas  maritim RI-Filipina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982; 

- Menginstruksikan Tim Teknis Bersama Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk bertemu dalam waktu yang secepat mungkin

                4.      Indonesia-Thailand

Batas Landas Kontinen telah diselesaikan. penetapan garis batas landas kontinen kedua negara terletak di Selat Malaka dan laut Andaman. Perjanjian ini ditandatangai tanggal 17 Desember 1971, dan berlaku mulai 7 April 1972. Sedangkan untuk batas ZEE masih dirundingkan. Pertemuan penjajagan awal telah dilaksanakan tanggal  25 Agustus 2010 di Bangkok. Thailand masih memerlukan konsultasi dengan parlemen untuk berunding. 

                5.      Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Viet Nam telah menyelesaikan perjanjian batas Landas Kontinen pada tahun 2003. Batas landas kontinen antara Indonesia – Vietnam ditarik dari pulau besar ke pulau besar (main land to main land). Dalam perjanjian tersebut Indonesia berhasil meyakinkan Vietnam untuk menggunakan dasar Konvensi Laut UNCLOS 1982. Dengan demikian prinsip Indonesia sebagai negara Kepulauan telah terakomodasi. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Viet Nam yang masih harus dirundingkan adalah penetapan garis batas ZEE. Pertemuan pertama untuk membahas garis batas ZEE telah dilangsungkan pada bulan Mei 2010 di Hanoi dan telah dilanjutkan pada pertemuan terakhir bulan Juli 2011 di Hanoi. Kedua negara kini tengah menjajaki untuk mempelajari proposal garis batas ZEE masing-masing.

                6.      Indonesia-Australia

Perairan antara Indonesia dengan Australia meliputi wilayah  yang sangat luas, terbentang lebih kurang 2.100 mil laut dari selat Torres sampai perairan P.Chrismas. Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah ditentukan dan disepakati, menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari perkembangannya, karena perjanjian tersebut dilaksanakan baik sebelum berlakunya UNCLOS ’82 (menggunakan Konvensi Genewa 1958) maupun sesudahnya. Perjanjian yang telah ditetapkan juga menarik karena adanya negara Timor Leste yang telah merdeka sehingga ada perjanjian (Timor Gap Treaty) yang menjadi batal dan batas-batas laut yang ada harus dirundingkan kembali secara trilateral antara RI – Timor Leste – Australia.

Secara Garis besar perjanjian batas maritim Indonesia – Australia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

·   Perjanjian  perbatasan pada tanggal 18 Mei 1971 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah perairan selatan Papua dan Laut Arafura.

·   Perjanjian perbatasan pada tanggal  9 Oktober 1972 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura.

·   Perjanjian perbatasan maritim pada tanggal 14 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia Australia dari perairan selatan P.Jawa termasuk perbatasan maritim di P.Ashmore dan P.Chrismas.

Pada tanggal 9 September 1989 telah disetujui pembagian Timor Gap yang dibagi menjadi 3 area (A,B dan C) dalam suatu Zone yang disebut ”Zone Of Cooperation”. Perjanjian Timor Gab ini berlaku efektif mulai tanggal 9 Februari 1991, perjanjian ini juga tidak membatalkan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, namun dengan merdekanya Timor Leste maka perjanjian ini secara otomatis menjadi batal.

                7.      Indonesia-India

Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. Hal itu berdasarkan persetujuan pada 14 Januari 1977 di New Delhi, tentang perjanjian garis batas Landas Kontinen kedua negara. Namun, pada beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan

                8.      Indonesia-Papua Nugini

Batas darat Indonesia dan Papua New Guinea didasarkan pada perjanjian Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas Indonesia dan Papua Nugini.Ditandatangani pada Tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-undang Nomor 6 tahun 1973. Namun sampai saat ini perjanjian bilateral tersebut belum menjadi landasan legal bagi survey dan demarkasi batas darat antara kedua negara. Sebagai bagian dari perjanjian bilateral 1973, telah didirikan 14 pilar MM di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Titik-titik tersebut ada di 141° Bujur Timur, mulai dari pilar MM1 sampai dengan MM10. Selanjutnya mulai dari pilar MM11 sampai dengan pilar MM14 berada pada meridian 141° 01’ 10". Pilar MM10 dan MM11 batas kedua negara mengikuti Thalweg dari sungai Fly. Selain ke 14 pilar MM, antara tahun 1983- 1991, sesuai amanat Pasal 9 Perjanjian 1973 antara Indonesia dengan Papua Nugini, telah didirikan 38 Pilar MM baru. Sehingga sampai saat ini telah berdiri 52 pilar MM di sepanjang garis perbatasan. Penambahan 38 pilar MM baru tersebut saat ini masih tertuang dalam Deklarasi Bersama (Joint declaration) yang ditandatangani oleh otoritas survey and mapping kedua pemerintahan.

               9.      Indonesia-Timor Leste

Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang.

First Meeting Joint Border Committee Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003.

                 10.  Indonesia-Republik Palau

Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia. Secara geografis negara itu terletak di 060. 51” LU dan 1350.50” BT. Mereka adalah negara kepulauan dengan luas daratan  ± 500 km2.

Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 200 mil laut. Diukur dari garis pangkal lurus kepulauan yang mengelilingi kepulauan.